Fintech Berperan Menjadi Penetrasi Dan Inklusi Ekonomi

Menurunkan kesenjangan sosial dan ekonomi sebenarnya bisa diakali melalui digital ekonomi, baik yang dilakukan oleh industri fintech maupun perbankan konvensional.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang P Brodjonegoro menyebut, hanya 10% dari seluruh penduduk di desa yang memiliki akses kepada keuangan.

Bandingkan dengan penetrasi ponsel. Hingga 2016 saja, jumlah penduduk di desa yang punya ponsel—baik pintar maupun nonpintar—sudah mencapai 70,16%. Meskipun, 13 dari 34 provinsi di Indonesia masih memiliki jaringan telekomunikasi yang mandek (data Susenas, 2018).

“Salah satu cara memang harus perkuat akses informasi teknologi (IT) dan kemudian membiasakan masyarakat terekspos dengan keuangan digital. Sebab, penetrasi digital dan keuangan memang harus diakui sangat jauh sekali,” kata Bambang. Agar pemerintah tak ketinggalan dengan fintech, Bambang menyebut jajaran otoritas terkait akan terus mendorong perbankan konvensional untuk terus berinovasi pada fitur mobile banking-nya.

Wakil Direktur Departemen Strategi dan Pengetahuan International Fund for Agricultural Development (IFAD) Paul Winters menuturkan, pemerintah perlu melihat peluang pada penetrasi ponsel di perdesaan. “Teknologinya sudah ada, tinggal bagaimana menggalinya. Peluangnya di sana. Pemerintah Indonesia bisa sangat untung dengan ini,” ucap Winters. Penyaluran dana desa misalnya, sambung Winters, bisa dilakukan secara langsung pemerintah melalui aplikasi digital. “Transfer dana ini sangat membantu masyarakat, akan tetapi masyarakat tetap butuh peluangnya sendiri untuk mengembangkan bisnis mereka,” tambahnya.

Tak banyak juga pemerintah daerah yang mulai memanfaatkan potensi dalam hal penetrasi ponsel di perdesaan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mungkin hanya satu dari sedikit di antaranya. Pada rangkaian agenda yang sama di Kuta, Bali, pria yang biasa disapa Emil ini menuturkan, kesenjangan yang terjadi di daerah terpencil dengan perkotaan sangat nyata terlihat. Namun, satu hal yang bisa menyatukan keduanya adalah digitalisasi.

Inovasi Emil boleh diapresiasi. Dalam waktu dekat, pihaknya berencana memberikan fasilitas aplikasi perdagangan daring (online) untuk para petani, nelayan, serta peternak di Jawa Barat. Fungsi aplikasi ini adalah memotong mata rantai perdagangan konvensional yang selama ini menghambat kesejahteraan petani. “Ini akan merevolusi keuntungan bagi petani, peternak, petambak, dan nelayan juga, kira-kira begitu. Sistem perdagangannya sedang disiapkan, nanti kerja sama dengan Tokopedia atau Bukalapak, jadi mereka nanti akan jualan produk-produk pertanian,” jelas Emil.

Aplikasi yang disiapkannya ini menjadi bagian dari rencana besar dalam menciptakan Desa Digital di Jawa Barat. “Bukan cuma urusan wifi-wifi, tapi bagaimana kita mengubah cara berdagang, berkomunikasi, memetakan potensi, hingga mempromosikan wisata desanya melalui digital ekosistem,” sambungnya.

 Sumber           : https://beritagar.id/artikel/laporan-khas/teknologi-keuangan-ancaman-atau-peluang

By: Mardiana

Teknologi Keuangan, Ancaman Atau Peluang

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini mengimbau Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mewaspadai kehadiran pembiayaan berbasis teknologi alias fintech (financial technology) yang mulai menginvasi nasabah di perdesaan. Segmentasi pasar BPR agaknya menjadi incaran fintech bergaya peer-to-peer (P2P) lending, ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.

Jika BPR tidak memiliki daya saing yang sepadan, bukan tidak mungkin keberadaannya bakal tergeser. Fintech menawarkan gaya pinjaman yang jauh lebih mudah dan cepat, tanpa embel-embel jaminan.“Bagaimana BPR menyiapkan diri sesuai dengan yang berkembang sekarang. Pada prinsipnya bisa mempercepat akses keuangan, baik itu elektronifikasi maupun digitalnya,” katanya.

Fintech bergerak radikal, masif, namun terstruktur. Model ini tak bisa diimbangi oleh lembaga keuangan konvensional. Para pembuat kebijakan yang berkumpul dalam pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Nusa Dua, Bali, sepakat bahwa mereka tidak boleh secara berlebihan mengatur dan mencampuri industri fintech.

Sebaliknya, mereka seharusnya memberi ruang bagi fenomena baru ini untuk berinovasi serta bereksperimen lebih luas. Gerak pemerintah tentu bukan untuk membatasi, melainkan memberi perlindungan bagi pelaku dan penyelenggara bisnis ini.

IMF bersama Bank Dunia memberi solusi untuk kesepakatan itu, yakni dengan 12 pedoman kebijakan pemanfaatan kemajuan teknologi keuangan melalui Agenda Bali Fintech. Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Onny Wijanarko mengaku akan mengkoordinasikan 12 pedoman dalam Agenda Bali Fintech bersama dengan kementerian dan lembaga (K/L) terlebih dahulu.

OJK saja baru menyempurnakan beberapa regulasi terkait fintech setelah beberapa kejadian penipuan menimpa nasabah. Aturan terkait pengawasan dan pengaturan industri baru dirilis awal September 2018, di tengah kabar 227 fintech yang terdeteksi ilegal.

Jika ditelaah kembali, keberadaan fintech sebenarnya tak hanya memberi keuntungan kepada pelaku. Institute for Development Economics and Finance (INDEF) mengklaim industri fintech lending telah memberi kontribusi hingga Rp25,97 triliun atau sekitar 1,6% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Alat ukurnya dilihat dari dampak langsung dan tak langsung kredit yang dikucurkan fintech di 21 sektor. Sektor penyumbang terbesar adalah lembaga jasa keuangan lainnya dengan Rp7,4 triliun dan perdagangan selain mobil dan sepeda yang mencapai Rp7,2 triliun.

 Sumber           : https://beritagar.id/artikel/laporan-khas/teknologi-keuangan-ancaman-atau-peluang

By: Mardiana

Arah Fintech Indonesia

Di tengah melejitnya kinerja Ant, fintech asal Tiongkok, Indonesia masih belum mampu menentukan kiblatnya dalam industri ini. Founding Director Asosiasi Fintech Indonesia Ajisatria Suleiman menilai teknologi finansial di Indonesia masih meraba-raba arah kiblatnya, antara AS atau Tiongkok. “Di AS banyak fintech besar tapi terdistribusi, sementara di Tiongkok ada dua super platform, Alipay dan WeChat Pay,” ucap Aji.

Indonesia sebenarnya tak perlu berkiblat, sambung Aji. Sebab, Indonesia memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dari dua raksasa ekonomi dunia itu. Salah satunya adalah tingkat literasi perbankan Indonesia yang masih rendah, meski sekitar 60% di antaranya memiliki ponsel pintar sendiri. Pada awal kemunculan fintech di Tiongkok, sekitar 75% penduduknya sudah memiliki rekening di bank. Sehingga, model produk fintech didesain agar tersinkronisasi dengan perbankan. “Kalau Alipay, kita download langsung diminta rekening lalu otomatis link. Di Indonesia saat ini masih banyak yang harus top up untuk masyarakat yang tidak punya rekening bank,” kata Aji.

Ketua Harian Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) Kuseryansyah mengatakan, ekosistem fintech di Indonesia dapat diperkuat melalui utilisasi infrastruktur secara maksimal. Jika infrastruktur digitalnya sudah baik, adopsinya pun akan tinggi. Contoh infrastruktur digital yang dimaksud seperti pemanfaatan KTP elektronik dari Dukcapil. Hal ini juga dapat mengurangi risiko konsumen fiktif dalam pelaksanaan layanan.

“Kalau ada yang mengajukan pinjaman pada layanan peer-to-peer, khususnya yang berada di lokasi jauh seperti Papua, proses underwriting-nya bisa dilakukan lewat data itu,” kata Kus dalam WartaEkonomi.Sayangnya, fintech di Indonesia belum bisa mengakses data KTP elektronik di Dukcapil lantaran berbagai isu seperti keamanan, kedaulatan data, hingga keamanan siber.

Sumber            : https://beritagar.id/artikel/berita/industri-fintech-sukses-memikat-investor-besar

Industri Fintech Sukses Pikat Investor Besar

Perusahaan keuangan berbasis teknologi (financial technology/fintech) global berhasil mencatatkan kinerja cemerlang sepanjang 2018. Riset yang dirilis CB Insightsperusahaan penyedia data asal Amerika Serikat (AS), menunjukkan adanya lonjakan nilai investasi pada fintech global hingga 120 persen pada tahun 2018.

Kenaikan ini ditopang oleh 52 mega-rounds atau investasi di atas $100 juta AS yang totalnya mencapai $24,88 miliar (sekitar Rp348,23 triliun). Pada periode waktu yang dimaksud, jumlah kesepakatan berinvestasi mencapai 1.707, naik dari 1.480 pada 2017. Jika diangkakan, maka nilai investasi yang masuk dari kesepakatan sepanjang 2018 mencapai $39,57 miliar atau setara Rp554,17 triliun. AS tetap mendominasi dengan menguasai 659 kesepakatan bernilai setara $11,89 miliar. Sementara di Eropa, jumlah investasinya turun dengan dana yang terhimpun sebesar $3,53 miliar.

Meski demikian, pertumbuhan fintech justru masif di luar tiga negara utama (AS, Inggris, dan Tiongkok), lantaran menguasai sekitar 39 persen dari seluruh kesepakatan investasi.

Salah satu perusahaan yang berhasil membukukan pendanaan tertinggi adalah Ant Financial, perusahaan pembayaran yang terafiliasi dengan Alibaba Group Holding Ltd. Jumlahnya mencapai $14 miliar atau setara dengan 35% dari seluruh investasi yang masuk untuk fintech global sepanjang 2018.

Quartz menyebut pendanaan yang masuk ke perusahaan yang hadir sejak 2004 dengan nama Alipay ini melebihi modal seluruh fintech yang ada di AS dan Eropa. Kinerja Ant juga berhasil melampaui PayPal, perusahaan serupa asal AS. Untuk saat ini, prestasi Ant akan sulit ditembus oleh perusahaan-perusahaan berkembang asal Tiongkok. Apalagi layanan Alipay telah memiliki 700 juta pengguna aktif di seluruh dunia. Valuasi Ant juga mengerikan, yakni $150 miliar atau setara dengan kapitalisasi pasar Morgan Stanley dan Goldman Sachs—dua bank investasi raksasa asal AS—jika digabungkan.

Namun, Ant tidak serta-merta menjadi pendorong utama kinerja fintech di Asia. Sebab tanpa Ant, jumlah pendanaan fintech telah mencapai $8,6 miliar, di atas Eropa dengan $3,5 miliar dan di bawah Amerika Utara dengan $12,4 miliar. Asia juga tercatat mengalami lompatan terbesar dalam jumlah transaksi pada 2018, yakni tumbuh 38% dari tahun sebelumnya dengan mencetak rekor $22,65 miliar. Kendati begitu, riset ini turut menyoroti hal lain. Investasi besar-besaran yang masuk ke fintech membuat perusahaan-perusahaan teknologi ini menjadi malas untuk melantai. Akibatnya, kegiatan initial public offering (IPO) diprediksi akan tetap loyo sepanjang tahun 2019.

Sumber            : https://beritagar.id/artikel/berita/industri-fintech-sukses-memikat-investor-besar

Nilai Investasi ke Fintech Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan perekonomian terbesar di kawasan Asia Tenggara. Dengan jumlah penduduk diperkirakan mencapai 265 juta jiwa pada 2018. Dari jumlah tersebut, mayoritas berusia di bawah 35 tahun dengan pertumbuhan smartphone dan pengguna internet menjadi peluang bagi tumbuhnya fintech (financial technology) nasional.

Total nilai investasi fintech (disclosed) di Indonesia pada 2017 diperkirakan mencapai US$ 176,75 juta atau sekitar Rp 2,56 triliun dengan kurs Rp 14.500/dolar Amerika Serikat, baik dari pemodal lokal maupun global. Ini menggambarkan betapa besarnya potensi pasar fintech di tanah air. Salah satu alasannya adalah karena baru sekitar 49% penduduk dewasa di Indonesia yang tersentuh layanan perbankan sehingga masih ada potensi bagi pasar fintech.

Sementara nilai transaksi fintech pada 2018 diperkirakan mencapai US$ 22,34 juta atau sekitar Rp 234 miliar. Adapun pertumbuhan nilai transaksi diproteksikan tumbuh 16,13%/tahun. Sebagai informasi, pangsa pasar fintech terbesar bergerak di sektor pembayaran mencapai 38% dan pinjaman sebesar 31%.


Sumber:
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/11/26/berapa-nilai-investasi-ke-fintech-indonesia

Terdaftar Di OJK, Danamart Fokus Garap Pasar UMKM

Perusahaan financial technology (fintech) pinjam-meminjam PT Dana Aguna Nusantara atau Danamart baru saja berstatus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 28 November 2018 lalu. Danamart ingin fokus menggarap pasar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). CEO dan Co-Founder Danamart Patrick Gunadi menyampaikan, perusahaannya siap menawarkan beberapa produk kepada peminjam UMKM. Produk tersebut di antaranya adalah pembayaran tagihan (invoice financing) dan pemesanan terlebih dulu (purchase order financing).

“Kami optimistis dengan dukungan infrastruktur sistem teknologi yang mumpuni, Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlatih, serta manajemen berpengalaman di bidang keuangan, dapat berkontribusi terhadap perkembangan UMKM di Indonesia,” ujarnya dalam siaran pers. Patrick yakin, layanannya bakal diterima masyarakat. Apalagi, masih ada selisih (gap) pendanaan bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebesar Rp 800 triliun. Pasar ini lah yang ingin digarap oleh Danamart. Untuk itu, ia menargetkan penyaluran kredit mencapai Rp 100 miliar pada 2019. Adapun UMKM dapat mengajukan pinjaman mulai dari Rp 100 juta hingga Rp 2 miliar dengan bunga harian 0,2% yang berlaku sampai 60 hari ke depan. Danamart juga menyediakan asuransi kredit. Hal itu bertujuan untuk memberi kenyamanan bagi pemberi pinjaman (borrower) dalam berinvestasi. “Jika terjadi gagal bayar, asuransi kredit akan menjamin 90% dari total kredit untuk mengembalikan dana ke pendana,” kata dia.

Ia opimistis, kerja sama dengan asuransi kredit bakal membuat Danamart tumbuh optimal dan dapat melayani masyarakat yang belum terakses perbankan (unbanked) di Indonesia. “UMKM
saat ini banyak dihadapkan oleh fenomena susahnya mendapat modal atau pinjaman,” ujarnya. Sejalan dengan hal itu, ia pun membangun teknologi yang memungkinkan penilaian kredit (credit scoring) menjadi lebih tepat. “Kami melakukan screening ketat pada scoring,” ujar Patrick.

Sumber:
https://m.katadata.co.id/berita/2018/11/30/terdaftar-di-ojk-fintech-danamart-fokus-garap-pasar-u
mkm

Fintech P2P Lending Bantu Pertumbuhan UMKM

Fintech P2P lending bantu pertumbuhan UMKM. Ketua proyek ukmindonesia.id Dewi Meisari Haryanti mengatakan fintech P2P lending benar-benar mengisi celah yang belum bisa dipenuhi pinjaman perbankan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan, penyaluran kredit P2P lending mencapai Rp 13,83 triliun atau 0,24% dari penyaluran kredit perbankan pada Januari hingga September 2018. Meski terbilang kecil, potensi penyaluran kredit oleh fintech P2P lending berpotensi meningkat. Alasannya, pengguna jenis fintech ini kian melonjak. OJK mencatat, jumlah akun peminjam naik sebesar 600% dari 330.154 akun pada Januari 2018 menjadi 2.300.007 akun pada September 2018. Jumlah akun penerima pinjaman juga meningkat sebesar 39%, dari 115.939 akun pada Januari 2018 menjadi 161.297 akun pada September 2018. OJK mencatat, jumlah akun peminjam naik sebesar 600% dari 330.154 akun pada Januari 2018 menjadi 2.300.007 akun pada September 2018. Jumlah akun penerima pinjaman juga meningkat sebesar 39%, dari 115.939 akun pada Januari 2018 menjadi 161.297 akun pada September 2018.

Menurut Dewi, kenaikan jumlah peminjam dan penerima pinjaman dipacu oleh kemudahan prosedur peminjaman dari fintech P2P lending. Selain itu, fintech P2P lending juga
menyediakan akses keuangan yang lebih murah jika dibandingkan dengan rentenir yang ada di antara pelaku usaha mikro. Potensi pertumbuhan UMKM juga cukup besar. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemkop UKM) RI tahun 2017, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 59.628.500 usaha. Terdiri dari usaha mikro sebanyak 58.900.000 (98,68%), usaha kecil 717.000 (1,2%), dan usaha menengah 65.500 (0,11%). Seluruh UMKM ini menyumbang pendapatan 38,90% terhadap produk domestik bruto Indonesia dengan total pendapatan usaha mencapai Rp 5,3 triliun per tahun.

Menurut Dewi, UMKM merupakan bidang usaha yang memungkinkan untuk dilakukan serta berkelanjutan, tetapi stagnan. Penyebabnya, pebisnis di bidang UMKM sulit mendapatkan modal untuk pengembangan usaha. “Pola transaksi mereka yang kecil-kecil, sering, dan berputar cepat sehingga agak sulit terjadi akumulasi laba atau aset,” kata Dewi dalam
keterangan tertulisnya.


Sumber: https://keuangan.kontan.co.id/news/fintech-p2p-lending-bantu-pertumbuhan-umkm


Likuiditas Perekonomian Melambat

BI Catat M2 Senilai Rp 5.670 Triliun Akhir November 2018

Per akhir November 2018, likuiditas perekonomian Indonesia atau uang beredar dalam arti luas (M2) tumbuh melambat. Bank Indonesia mencatat posisi M2 mencapai Rp 5.670 triliun, tumbuh sekitar 6,6% yoy, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan Oktober 2018 sebesar 7,2% yoy.

Penyebab Melambatnya Likuiditas Perekonomian Indonesia

Jika dilihat dari komponennya, likuiditas perekonomian melambat di November 2018 disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan uang beredar dalam arti sempit (M1) dan uang kuasi. 

  • Uang Beredar Dalam Arti Sempit (M1). Per akhir November 2018, M1 tercatat senilai Rp 1.405,3 triliun, tumbuh sekitar 5% (yoy) lebih rendah dibandingkan pertumbuhan Oktober 2018 sebesar 6,3%. Penyebabnya adalah penurunan pada giro rupiah (dari 2,9% menjadi 2,3%) dan uang kartal.  

  • Uang Kuasi. Sebagian besar M2 dipengaruhi oleh uang kuasi dengan porsi sebesar 74,9% dari total uang beredar. Per akhir November 2018, uang kuasi tercatat senilai Rp 4.245,3 triliun, tumbuh sekitar 7,1% yoy, lebih rendah dari bulan lalu sebesar 7,6% yoy. Melambatnya pertumbuhan uang kuasi seiring dengan perlambatan Dana Pihak Ketiga (DPK) dari 7,3% yoy menjadi 7% yoy. 

Namun, jika dilihat berdasarkan faktor yang mempengaruhinya, perlambatan M2 disebabkan oleh penurunan aktiva luar negeri bersih dan melambatnya pertumbuhan aktiva dalam negeri bersih.

  • Aktiva Luar Negeri Bersih (ALNB). Per akhir November 2018, ALNB mengalami penurunan sebesar 2,4% yoy menjadi Rp 1.444,3 triliun dari sebesar Rp 1.494,4 triliun. Lebih tinggi dibandingkan penurunan bulan sebelumnya sebesar 0,7% yoy. Penyebabnya adalah melambatnya tagihan luar negeri terutama kepemilikan pada instrumen surat berharga asing. Selain itu, kewajiban luar negeri juga tumbuh melambat yang disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan simpanan berjangka milik non residen berdenominasi valas.
  • Aktiva Dalam Negeri Bersih (ADNB). Melambatnya pertumbuhan ADNB juga mempengaruhi perlambatan likuiditas perekonomian Indonesia. ADNB per akhir November 2018 tercatat tumbuh sekitar 10% yoy dari 10,4% yoy. Namun, mengalami peningkatan secara bulanan dari Rp 4.172 triliun menjadi Rp 4.225,7 triliun. Secara yoy, perlambatan pertumbuhan ADNB disebabkan oleh turunnya tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat dan penyaluran kredit yang tumbuh melambat dari 13,1% yoy menjadi 11,9% yoy        
Perkembangan Likuiditas Perekonomian Indonesia
Sumber : Bank Indonesia

BI 7DRRR NAIK DAN LDR TINGGI, FINTECH DIUNTUNGKAN?

Bank Indonesia yang telah menaikkan suku bunga acuannya (BI-7DRRR) hingga 175 bps ke level 6% sejak awal tahun hingga saat ini mempengaruhi sektor bisnis di Tanah Air. Salah satu sektor bisnis yang sangat terpengaruh dengan kenaikan BI-7DRRR adalah sektor Perbankan.

Kenaikan BI-7DRRR mendorong setiap bank untuk menaikkan suku bunga kredit dan simpanannya. Namun, kenaikan suku bunga kredit yang dilakukan bank juga berpotensi menaikkan rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL). Menurut data Bank Indonesia, rasio NPL Perbankan hingga September 2018 dilevel 2,6%.

Masalah lain yang juga dihadapi sektor Perbankan saat ini adalah kesulitan likuiditas seiring dengan mengetatnya likuiditas pasar keuangan. Hal ini ditandai dengan rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (Loan Deposit Ratio/LDR) yang hingga kuartal III-2018 berada di level 94%.

Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan senilai Rp 5.175,05 triliun, tumbuh sekitar 12,98% (yoy) hingga September 2018. Pertumbuhan kredit ini tidak seiring dengan pertumbuhan dana pihak ketiga yang hanya tumbuh sekitar 6,6% (yoy) atau mencapai Rp 5.482,49 triliun. Jika, pertumbuhan kredit masih tetap yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan DPK maka ke depannya industri Perbankan masih akan kesulitan likuiditas.

Berbeda dengan perusahaan peer to peer lending (P2P) yang berbasis teknologi (Fintech), kenaikan BI-7DRRR belum terlalu berpengaruh pada bisnis tersebut. Melainkan, kenaikan suku bunga acuan menjadi keuntungan bagi Fintech P2P Lending dimana suku bunga yang ditawarkannya menjadi lebih kompetitif dibandingkan suku bunga perbankan.