{"id":251,"date":"2019-02-13T16:56:35","date_gmt":"2019-02-13T09:56:35","guid":{"rendered":"https:\/\/danamart.id\/blog\/?p=251"},"modified":"2026-03-13T06:19:50","modified_gmt":"2026-03-13T06:19:50","slug":"ojk-beberkan-penyebab-fintech-ilegal-tumbuh-subur-di-indonesia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/danamart.id\/blog\/ojk-beberkan-penyebab-fintech-ilegal-tumbuh-subur-di-indonesia\/","title":{"rendered":"OJK Beberkan Penyebab Fintech Ilegal Tumbuh Subur Di Indonesia"},"content":{"rendered":"\n

Fintech yang\nsaat ini terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru ada 88 perusahaan.\nPadahal jumlah fintech yang beroperasi di Indonesia jauh lebih banyak dari itu.\nKetua Satgas Waspada Investasi OJK, Tongam Lumban\nTobing, menyebutkan sesuai peraturan OJK (POJK) No 77 tahun 2016 setiap fintech\nwajib terdaftar di OJK. “Kegiatan fintech yang tidak terdaftar itu adalah\nkegiatan ilegal yang dalam hal ini dari satgas juga sudah menyampaikan laporan\ninformasi ke bareskrim,” kata Tongam di Bareskrim Polri Tanah Abang, Jakarta<\/a><\/strong> Pusat, Selasa (8\/1).<\/p>\n\n\n\n

Tongam\nmengungkapkan, fintech ilegal terutama yang bergerak di sektor peer to peer lending\natau pinjam meminjam tumbuh subur di Indonesia. Hal ini disebabkan akses\nkeuangan masyarakat masih minim. Di mana, masih cukup banyak masyarakat yang\nbelum tersentuh layanan keuangan formal atau istilahnya bankable.<\/p>\n\n\n\n

“Sehingga\nbanyak sekali masyarakat yang membutuhkan uang tapi tidak terlayani dengan\nsektor-sektor yang formal. Oleh karena itu, para pelaku ini (memanfaatkannya)\nuntuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan membuat suatu fintech ilegal\nhanya dengan membuat aplikasi tanpa mendaftar di OJK,” ujarnya.<\/p>\n\n\n\n

Dia\nmengungkapkan, OJK sudah menjalin koordinasi dengan pihak Google untuk menahan\npenerbitan aplikasi fintech pada google play atau pun play store. “Kalau\nada yang membuat aplikasi mengenai fintech tolong minta izin dulu dari OJK,\nternyata emang dia open source. Jadi pada saat kriterianya tidak pada fintech\nbisa aja dia pilih training, edukasi, sosial sudah masuk dia. Hal ini memang\nyang perlu kita deteksi,” ujarnya.<\/p>\n\n\n\n

Dia\nmengungkapkan, sangat sulit sekali melakukan pencegahan dari sisi penerbitan\natau pembuatan aplikasi. Sebab, dengan kemajuan teknologi banyak pihak yang\ndapat melakukan manipulasi saat registrasi. “Dari sisi orang membuat\naplikasi itu akan sulit bagi kita mempengaruhi. Yang kita pengaruhi adalah\ndemand masyarakat. Demand masyarakat kita edukasi agar mereka gunakan finetch\nyang legal, gitu aja,” ujarnya.<\/p>\n\n\n\n

Di\nsisi lain, dia menyatakan otoritas dan pemerintah turut bertanggung jawab untuk\nmeningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat agar tidak jatuh korban dari\npengguna fintech ilegal. “Perlu kita tingkatkan literasi penggunaan\nteknologi ini terutama fintech. Satu-satunya cara adalah bagaimana kita\nmengedukasi masyarakat untuk melakukan cara pinjam meminjam uang terhadap\nfintech yang legal,” ujarnya.<\/p>\n\n\n\n

Dalam\nkesempatan serupa, Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri,\nKombes Pol Rickynaldo Chairul mengatakan saat ini pihaknya tengah memantau 36\nfintech ilegal yang beroperasi di Indonesia. “Kemudian 36 fintech yang\nkita pantau itu belum ada masalahnya cuma kita melakukan pemantauan bahwa 36\nfintech ini tersebar servernya di berbagai macam negara. Yang ada di Indonesia\nsekarang yang ada di aplikasi itu dan kita ambil sampel 36 itu ternyata ada\nservernya di beberapa negara dan hostingannya pun juga bukan hanya dari Indonesia\naja. Hostingnya dari beberapa negara juga,” ujarnya.<\/p>\n\n\n\n

Dengan\nserver yang berlokasi di luar negeri tersebut disebutkan penanganan aduan\nfintech ilegal akan menjadi sulit. Sebab nantinya pihak kepolisian harus\nmelakukan koordinasi dengan negara-negara dimana server tersebut berada. “Hambatannya\nkita akan banyak melakukan koordinasi di beberapa negara yang punya\nservernya,” ujarnya.<\/p>\n\n\n\n

Sumber\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 : https:\/\/www.merdeka.com\/uang\/ojk-beberkan-penyebab-fintech-ilegal-tumbuh-subur-di-indonesia.html<\/a><\/p>\n\n\n\n

By: Mardiana<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Fintech yang saat ini terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru ada 88 perusahaan. Padahal jumlah…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":6576,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-251","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-artikel"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/danamart.id\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/251","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/danamart.id\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/danamart.id\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/danamart.id\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/danamart.id\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=251"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/danamart.id\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/251\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6577,"href":"https:\/\/danamart.id\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/251\/revisions\/6577"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/danamart.id\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6576"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/danamart.id\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=251"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/danamart.id\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=251"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/danamart.id\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=251"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}