Industri Yang Mendukung Pertumbuhan Indonesia

Sebagai salah satu negara berkembang yang berpotensi masuk di dalam 10 besar pertumbuhan dunia pada tahun 2040, maka Indonesia saat ini sedang berbenah dari negara yang menghasilkan barang tambang menjadi negara yang dapat juga menghasilkan industri manufaktur. Mendekati periode akhir orde baru pada pembangunan lima tahun keempat dan kelima sebenarnya industri manufaktur sudah bertumbuh dan memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan Indonesia selain tentunya sektor barang tambang yang turut memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan Indonesia pada masa itu.

Terjadinya krisis ekonomi di Asia pada tahun 1998 yang sangat berimbas langsung terhadap pertumbuhan Indonesia dimana pada saat itu angka inflasi sampai menyentuh diatas 20% dan pelemahan Indonesia Rupiah terhadap Dollar Amerika sampai dengan 600% atau pada level IDR 17500, dan Indonesia mengalami pertumbuhan negatif yakni Pendapatan Domestik Bruto minus 13.13%. Akibat dari krisis ekonomi asia ini membuat banyak perbankan dan industri manufaktur di Indonesia gulung tikar. Pada saat itu banyak banyak sekali barang modal di Indonesia terkena likuidasi dan bahkan dana modal keluar dari Indonesia. Setelah masa krisis Asia tahun 1998 dan melewati juga krisis dunia pada tahun 2008 dimana ekonomi Indonesia terus bertumbuh ternyata berdasarkan presentasi menteri keuangan pada bulan Juli tahun 2014 pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih banyak didukung oleh sektor perdangangan dan migas, dan output industri manufaktur sendiri belum dapat mengalahkan output industri manufaktur pada tahun-tahun menjelang krisis 1998. Dimana salah satu faktor utamanya adalah traumatis pengusaha atau investor Indonesia belumlah pulih 100%, ditambah lagi dengan tingginya biaya produksi di Indonesia sebagai akibat dari pelannya pembangunan infrastruktur.

Melihat hal ini maka semenjak tahun 2010 pemerintah Indonesia telah lebih menggalakkan pembangunan infrastruktur dan mempermudah kebijakan investasi terutama kepada investasi pada industri manufaktur sehingga industri manufaktur sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 ini telah bertumbuh sebesar 44.59% atau sebesar 54 triliun rupiah. Selain daripada fokus pemerintah kepada industri manufaktur, maka adalah suatu kenyataan yang tak dapat dipungkiri bahwa meningkatnya penduduk Indonesia di kemudian harilah yang akan mendukung Indonesia untuk masuk dalam 10 ekonomi terbesar didunia dimana saat ini juga dipermudah akselerasi pertumbuhannya dengan aplikasi berbasis teknologi informasi maka sektor barang konsumsi akan memiliki pertumbuhan yang cukup stabil didalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia pada saat ini dan masa yang akan datang.
Sumber data PDB 1998 PDB manufaktur


@dAryo

Ekonomi Indonesia

Setelah dunia melewati krisis besar yang diakibatkan oleh buble nya sektor properti di Amerika Serikat pada tahun 2008, perlahan tapi pasti ekonomi dunia kembali menggeliat ditandai dengan semakin bertumbuh pesatnya China pada periode 2009 sampai 2012. Tetapi apakah ekonomi dunia benar-benar tumbuh? Ataukah hanya Inflasi dunia yang bertumbuh?

Ternyata setelah melewati krisis sub prime mortgage di tahun 2008, hanya Inflasi dunialah yang bertumbuh sebagai akibat dari pelonggaran kebijakan moneter yang dilakukan oleh negara maju atau yang lebih dikenal dengan Quantitative Easing atau QE. QE banyak dilakukan oleh negara maju dimulai dari negara Amerika Serikat, kemudian diikuti oleh Uni Eropa dan Inggris, lalu yang terakhir adalah Jepang dengan Abenomics nya. Sedangkan pertumbuhan dunia yang diwakili dengan Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya sejak tahun 2013 mengalami penurunan, tak terkecuali Indonesia yang mengalami penurunan PDB dari level 6% ke 4.6% pada pertengahan 2015.

*source trading economics*

Bagi masyarakat Indonesia sendiri yang pernah melalui krisis Asia di tahun 1998 lalu kemudian diikuti dengan krisis dunia pada tahun 2008, ada sebuah kepercayaan bahwa krisis ekonomi tersebut adalah sebuah pola yang berulang setiap 10 tahunan dimana di estimasikan krisis ekonomi akan terjadi kembali pada tahun 2018. Hal inilah yang mengakibatkan pertumbuhan pinjaman tidak naik secara signifikan pada tahun 2017 dan adanya kenaikan Dana Pihak Ketiga (DPK) di perbankan.

Krisis ekonomi itu sendiri banyak dimulai atau dipicu dengan terjadinya krisis energi atau sering kali dinilai dengan turunnya harga minyak mentah dunia, karena kenaikan harga minyak mentah dunia itu pada umumnya dikorelasikan dengan pertumbuhan negara di dunia. Harga minyak mentah dunia sendiri setelah tahun 2008, telah kembali mengalami penurunan terparahnya sampai menyentuh pada level USD 25/barel pada bulan February tahun 2016 dimana pada saat yang bersamaan Amerika Serikat juga menghentikan kebijakan Quantitative Easingnya. Saat ini harga minyak mentah dunia sedang berada pada  tren kenaikannya dimana sudah menyentuh harga USD 70/barel.

Seiring dengan kenaikan harga minyak dunia saat ini, maka pertumbuhan ekonomi atau PDB Indonesia sedang berada dalam tren kenaikan yang positif sejak tahun 2008, dimana pada tahun 2017 PDB tahunan Indonesia berada pada level 5.12%. Hal ini juga diikuti dengan pengelolaan inflasi yang baik pada level rata-rata 3.6% dan nilai tukar yang stabil pada level IDR 13,700,- oleh Pemerintah dan Bank Indonesia sehingga proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia memiliki outlook yang stabil. Terlebih pada tahun 2017, Standar & Poors sebagai lembaga rating kredit terbesar di dunia akhirnya memberikan rating sebagai negara Investasi dengan outlook stabil untuk Indonesia.

*sebutkan sumber*

Dikarenakan keadaan ekonomi makro Indonesia yang stabil dan juga International Monetary Fund turut memproyeksikan pertumbuhan negara di dunia yang baik dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, maka kekawatiran akan terjadinya krisis ekonomi sepuluh tahunan pada tahun 2018 tidak akan terjadi sehingga pada akhir tahun 2018 permintaan akan pinjaman akan meningkat signifikan dan Dana Pihak Ketiga (DPK) di lembaga keuangan akan mengalami penurunan. Oleh karenanya mulailah bagi anda pribadi untuk mulai mendanai masa depanmu melalui investasi.

#mendanaimasadepanmu #danamart

June 2018

@dAryo

Inflasi

Inflasi secara ilmu ekonomi diartikan sebagai berkembangnya suatu negara. Inflasi secara umum diartikan sebagai naiknya harga barang terutama barang kebutuhan pangan seperti beras, telur, daging, bawang, cabai, dan lainnya.

Terdapat dua tipe Inflasi yang dikenal yakni Inflasi karena permintaan, dan Inflasi karena biaya. Inflasi karena permintaan merupakan Inflasi yang sehat dikarenakan naiknya harga dikarenakan naiknya permintaan sebagai akibat dari naiknya daya beli masyarakat. Sedangkan Inflasi karena biaya adalah Inflasi yang tidak sehat dikarenakan harga barang mengalami kenaikan sebagai akibat dari naiknya bahan baku mentah dan kegiatan produksi yang tidak efisien.

Indonesia pernah mengalami Inflasi sebagai akibat dari naiknya bahan baku produksi pada tahun 1955, 1998, dan tahun 2008. Karena tingginya Inflasi saat itu maka dinamakan Hyper Inflasi. Hyper Inflasi adalah Inflasi yang berlebihan dengan tolak ukurnya Inflasi mengalami kenaikan diatas 100% dari rata-rata Inflasi pada tahun berjalan. Hyper Inflasi yang terjadi di Indonesia banyak. Hal ini dikarenakan pertumbuhan di Indonesia masih sangat tergantung kepada sumber daya alam dan infrastruktur yang tidak mendukung kegiatan produksi.

Setelah krisis kredit properti yang dialami dunia pada tahun 2008, maka negara maju yang lalu diikuti oleh negara berkembang melalui Bank Sentralnya masing-masing berusaha meningkatkan pertumbuhan melalui menaikkan Inflasi. Tindakan paling nyata yang dilakukan para Bank Sentral untuk menaikkan inflasi adalah dengan mencetak mata uangnya melebihi dari kuota umumnya, kegiatan ini dinamakan Quantitative Easing atau kerennya disebut QE, dengan pengertian umumnya adalah ekspor Inflasi.

Berbeda dari negara maju maupun negara berkembang lainnya maka Indonesia dalam usahanya untuk menaikkan Inflasi dengan cepat adalah dengan memotong suku bunga acuannya secara berkala sejak awal tahun 2016 sampai dengan pertengahan tahun 2017 kemarin.

Jadi tinggi ataupun rendahnya Inflasi tersebut dapat berakibat baik ataupun buruk bagi perekenomian suatu negara, semua itu tinggal tergantung bagaimana Pemerintah dan Bank Sentral suatu negara berhasil mengelola Inflasi tersebut sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan negara tersebut.   

June 2018

@dAryo

Suku Bunga

Suku bunga adalah jumlah yang dibebankan oleh kreditur kepada debitur atas penggunaan asetnya. Penggunaan aset yang dimaksudkan disini adalah untuk penggunaan atas aset cair dan atau aset tidak cair milik kreditur dan atau pihak ketiga.

Dalam termin pinjaman dalam bentuk uang atau dana kas, maka suku bunga dikenakan atas pinjaman pokoknya. Dimana suku bunga tersebut dianggap sebagai biaya hutang oleh debitur, dan dianggap sebagai tingkat pengembalian oleh kreditur.

Dikenakannya suku bunga atas suatu pinjaman atas aset cair dan atau akuisisi atas aset tetap tersebut adalah  dikarenakan berkurangnya atau hilangnya aset tersebut untuk menghasilkan suatu nilai tambah ekonomis bagi sisi kreditur dan dapat memberikan nilai tambah potensial secara ekonomi buat sisi debitur.

Tingkat suku bunga pun beragam, tidak tetap dan dapat tidak sama untuk suatu aset yang sama. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh  jangka waktu masa pinjaman dan profil resiko dari debiturnya. Dasar atas suatu suku bunga biasanya secara mudahnya dapat dilihat dari tingkat suku bunga tabungan deposito dari tenor semalam sampai dengan satu tahun. Sehingga atas dasar ini maka kecenderungan suku bunga semakin panjang tenornya maka suku bunga akan semakin naik.

Kecenderungan suku bunga yang selalu naik adalah sebagai akibat dari adanya ketidakpastian akan keadaan masa depan, dimana ketidakpastian tersebut berusaha dikurangi dengan diberikannya suku bunga dengan tren yang mengalami kenaikan. Didalam beberapa kejadian krisis ekonomi moneter maka suku bunga jangka pendek akan lebih tinggi daripada suku bunga jangka panjang seperti yang dialami oleh negara Yunani pada tahun 2010.

Hal paling umum yang juga dapat dipahami mengenai suku bunga adalah sebagai cara untuk melindungi nilai dana kas anda terhadap nilai Inflasi tahunan.

June 2018

@dAryo

Ini Cara Membedakan Fintech Peer-to-Peer Lending Dengan Payday Loan

Indonesia terus berkembang menjadi ekosistem digital terbesar di Asia Tenggara. Masyarakat semakin familiar dengan berbagai pilihan dan layanan bertransaksi, termasuk pengajuan pinjaman. Terdapat berbagai bentuk dan segmentasi industri pinjaman, seperti talangan konsumen dengan nominal di bawah Rp 3 juta dan termin pinjaman kurang dari 1 minggu; atau pinjaman modal UMKM hingga Rp 2 miliar dengan termin pinjaman 1-12 bulan.

Jika dulu sumber pinjaman berasal dari teman, keluarga, dan bank, sekarang telah beralih ke alternatif teknologi finansial (tekfin) atau financial technology ( fintech), salah satunya peer-to-peer (p2p) lending, yang merupakan layanan pinjam meminjam secara online. Sayangnya, banyak masyarakat yang sering menyamakan p2p lending dengan payday loan.

Perbedaan p2p lending dan payday loan Perbedaan p2p lending dan payday loan terletak pada berbagai aspek. Aspek pertama adalah tingkat bunga, dimana p2p lending menawarkan bunga yang relatif rendah mulai dari 5 persen sampai 30% per tahun, sedangkan payday loan menawarkan bunga harian mulai dari 1 persen, atau 300% per tahun.

Acuan bunga pinjaman p2p lending adalah tingkat bunga pinjaman lembaga keuangan, seperti bank (Buku 1 dan 2), BPR dan lainnya. Penyelenggara p2p lending tidak mengambil keuntungan dari biaya bunga, yang menjadi sepenuhnya milik pemberi pinjaman. Dalam memperoleh keuntungan pun, p2p lending memotong biaya administrasi dari peminjam, bukan biaya bunga seperti yang dilakukan oleh payday loan.

Keuntungan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh p2p lending untuk kegiatan mitigasi risiko sehingga tetap memberikan manfaat baik bagi penyedia layanan p2p lending, peminjam, maupun pemberi pinjaman. Aspek kedua adalah tenor pinjaman. Tenor pinjaman p2p lending berkisar dari 30 hari sampai 6 bulan, sementar payday loan harus dibayarkan pada satu waktu, tidak bisa dicicil, dan terdapat biaya tambahan jika peminjam terlambat membayar.

Aspek ketiga adalah biaya tambahan. Melalui p2p lending, peminjam hanya perlu membayar bunga yang telah ditetapkan hingga pinjaman terbayar penuh, sedangkan melalui payday loan, peminjam diperbolehkan untuk memperpanjang masa pinjamannya namun harus membayar biaya tambahan. Di sinilah pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan paling banyak. Aspek keempat adalah penilaian risiko untuk menekan angka non-performing loan (NPL). Penyelenggara p2p lending sangat mempertimbangkan kondisi finansial peminjam dengan melakukan analisis kredit untuk menentukan risiko peminjam secara keseluruhan.

Sedangkan payday loan tidak mempertimbangkan kondisi finansial peminjam. Kemampuan untuk mengembalikan pinjaman kerap kali diabaikan selama pengajuan sudah memenuhi ketentuan, seperti memiliki slip gaji. Selain itu, p2p lending yang juga disebut dengan “pinjaman gotong royong” sangat mengedepankan transparansi.

Segala informasi yang dibutuhkan oleh peminjam atau pemberi pinjaman disediakan secara lengkap di situs penyelenggara layanan, seperti informasi produk, cara kerja, perhitungan bunga, risiko, dan profil pemilik. Lewat dashboard, peminjam dan pemberi pinjaman dapat memantau proses pendanaan yang sedang berjalan. Produk yang ditawarkan p2p lending juga lebih beragam untuk memenuhi kebutuhan produktif, sementara payday loan hanya menyajikan produk tunggal berupa pinjaman cepat untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Layanan p2p lending memiliki semangat untuk menjembatani kesenjangan akses keuangan, terlebih untuk memfasilitasi pembiayaan bagi pengembangan bisnis UMKM.

Hal ini sejalan dengan program inklusi keuangan yang telah dicanangkan oleh pemerintah, utamanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan menawarkan prosedur dan proses pinjam meminjam yang mudah dan cepat namun tetap mempertimbangkan tingkat risiko yang seksama, p2p lending banyak dimanfaatkan oleh mereka yang belum memiliki akses terhadap perbankan, seperti industri kreatif, pekerja lepas, paruh waktu, buruh tani, nelayan dan sebagainya. Alhasil, layanan ini mampu mengisi kesenjangan pembiayaan individu dan UMKM yang tinggi di Indonesia.

Tekfin mempunyai potensi yang sangat besar untuk membantu mewujudkan inklusi keuangan sesuai dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dengan target membuka akses layanan keuangan kepada sedikitnya 75 persen penduduk Indonesia yang belum bankable. Untuk itu, masyarakat perlu senantiasa bijak dalam membedakan dan memilih produk pinjaman berbasis tekfin. Hal termudah adalah dengan memperhatikan kredibilitas pemilik dan terdaftarnya sebuah perusahaan layanan tekfin di OJK, di samping beberapa aspek seperti apakah perusahaan melakukan audit secara berkala dengan auditor eksternal yang kredibel, serta penghargaan resmi yang diperoleh.

Di satu sisi, OJK selaku regulator diharapkan mampu memberi edukasi akurat yang lebih luas tentang tekfin agar masyarakat semakin paham dan bersedia menggunakan tekfin sebagai solusi pembiayaan yang efisien.

Sumber            : https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/09/205533926/ini-cara-membedakan-fintech-peer-to-peer-lending-dengan-payday-loan

Fintech Investment In 2018 Soars To Record $40bn

Fintech companies around the world have raised a record $39.57 billion of investment from venture capital firms in 2018, an increase of 120% from 2017. According to a study by data provider CB Insights this total funding was raised across 1,707 deals, up from 1,480 in 2017.

During 2018, there was a total of 52 investment rounds with figures above $100 million – so called mega-rounds – making $24.88 billion combined. The data reveals that 35% of the total investment came from a $14 billion investment in Ant Financial, the payment affiliate of Chinese e-commerce giant Alibaba.

In the last three months of the year, five companies became fintech “unicorns”, reaching a valuation of over $1 billion, including credit card provider Brex, digital bank Monzo, data aggregator Plaid, as well as DevotedHealth and Toss.

For 2019, this doesn’t seem to be slowing down, with N26 and Confluent having joined the ranks of unicorns.

Fintechs are also appearing in many places beyond the “core markets”, that being China, US and UK. CB Insights says 39% of all 2018 investments happened outside of these three geographies.

Asia saw the biggest boost in deals, growing 38% year-on-year and a record level of funding raising $22.65 billion across 516 deals. The research expects Asia to surpass the US this year.

In the US, fintechs raised $11.89 billion through 659 investments, while the number of deals dropped in Europe, but funding reached a record $3.53 billion.

The report also highlights South America, as that region saw funding top $540 million across 55 deals, both a new annual record.

Despite geopolitical conflicts that kept investors away from the region, Brazil-based NuBank, became South America’s first unicorn and closed out 2018 with a $90 million investment from Tencent.

Sumber            : https://www.bankingtech.com/2019/02/fintech-investment-in-2018-soars-to-record-40bn/

By: Mardiana

McKinsey: The Main Fintech Industry Trends

McKinsey has analyzed the main trends of the fledgling fintech industry. The consultant has found a logical explanation for the ascent of China as a leading fintech incubator.

The fintech report of McKinsey describes the trends in the financial technology industry and focuses in particular on the investment potential. McKinsey concluded in the paper titled «Synergy and disruption: Ten trends shaping fintech» that investors have to look particularly carefully at the firms before taking a stake. The survey shows just how different Western financial firms and their Chinese colleagues approach investments in fintech.

China’s Way

China’s ascent to a leading position among fintech incubators is down to local financial companies collaborating with big tech ecosystems instead of small fintech startups. This strategy has helped the country achieve rapid growth and an expansion of Chinese tech giants – examples are the cooperation between Bank of China and Tencent or China Construction Bank, Ant Financial and Alibaba. 2018, global risk capital investments in fintech startups reached $30.8 billion (see table below). A clear increase compared with the $1.8 billion of 2011.

And these are the ten trends of McKinsey, trends that will shape the industry:

  • High level of regional variation in fintech disruption
  • AI is a meaningful evolution, not a great leap forward for fintechs
  • Good execution and solid business models can trump exotic technology
  • Scrutiny of business fundamentals is increasing as funding grows more selective
  • Great user experience is no longer enough
  • Incumbents can, and do, strike back
  • More attackers and incumbents are partnering
  • Infrastructure fintechs: Potential is high, sales cycles are long
  • There is a tentative return to public markets
  • Chinese fintech ecosystems have scaled and innovated faster than their counterparts in the West.

Sumber            : https://www.finews.com/news/english-news/34595-mckinsey-fintech-report

By: Mardiana

Fintech Danamart Targetkan Penyaluran Pinjaman Rp 200 Miliar Di Tahun 2019

CEO Danamart Patrick Gunadi (Kiri) dan Ketua Bidang Ekonomi HIPMI JAYA Ramdhan Anggakaradibrata (Kanan) usai menandatangani perjanjian kerjasama dalam rangka Grand Launching Danamart di Bursa Efek Indonesia Jakarta, Jumat (18/1). Dengan kerjasama ini, Danamart mendukung usaha UMKM anggota HIPMI JAYA melalui akses pembiayaan./pho KONTAN/Carolus Agus Waluyo/18/01/2019.

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Fintech peer to peer (P2P) lending Danamart (PT Dana Aguna Nusantara) menargetkan penyaluran pinjaman sebesar Rp 200 miliar pada 2019.

Dalam keterangan tertulisnya, Danamart telah menyalurkan Rp 20 miliar sejak pertama kali beroperasi pada 2018. “Ditargetkan nilai kucuran ini tumbuh sepuluh kali lipat pada 2019,” kata Chief Executive Officer (CEO) Danamart Patrick Gunadi, Rabu (13/2).

Danamart mengucurkan pinjaman tersebut kepada pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) di seluruh Indonesia. Sebelumnya, Patrick mengatakan, pinjaman tahun lalu didominasi oleh pinjaman berbasis invoice financing(pembiayaan faktur) yakni sebesar 80%. Sisanya, berasal dari pinjaman berbasis purchase order financing (pembiayaan pesanan beli) dan kredit ekspor.

Menurut dia, perusahaannya dapat memberikan pinjaman berjenis purchase order hingga 90% dari nilai pesanan beli tersebut. Danamart menawarkan suku bunga pinjaman 16%-20% per tahun dengan jangka waktu pinjaman empat bulan. Sementara untuk pemberi pinjaman, perusahaan ini menawarkan imbal hasil tetap dan investasi yang 90% dilindungi asuransi.

UMKM yang mengajukan pinjaman ke Danamart berasal dari berbagai sektor. “Mulai dari sektor perdagangan, pertambangan, dan konstruksi,” kata Patrick. Menurut dia, jangkauan penyaluran pinjaman oleh perusahaannya baru mencakup Pulau Jawa.

Oleh karena itu, tahun ini, Danamart berencana untuk ekspansi ke luar Pulau Jawa, terutama ke kota-kota besar di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Selain itu, Danamart juga berencana untuk menaikkan porsi kredit ekspornya menjadi 20%-30%.

Sebagai informasi, fintech P2P lending yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 28 November 2018 ini memang menyasar UMKM. Besaran pinjaman mulai dari Rp 100 juta hingga Rp 2 miliar dengan jangka waktu pengembalian sampai enam bulan.

https://keuangan.kontan.co.id/news/fintech-danamart-targetkan-penyaluran-pinjaman-rp-200-miliar-di-tahun-2019

By: Mardiana

OJK Beberkan Penyebab Fintech Ilegal Tumbuh Subur Di Indonesia

Fintech yang saat ini terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru ada 88 perusahaan. Padahal jumlah fintech yang beroperasi di Indonesia jauh lebih banyak dari itu. Ketua Satgas Waspada Investasi OJK, Tongam Lumban Tobing, menyebutkan sesuai peraturan OJK (POJK) No 77 tahun 2016 setiap fintech wajib terdaftar di OJK. “Kegiatan fintech yang tidak terdaftar itu adalah kegiatan ilegal yang dalam hal ini dari satgas juga sudah menyampaikan laporan informasi ke bareskrim,” kata Tongam di Bareskrim Polri Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (8/1).

Tongam mengungkapkan, fintech ilegal terutama yang bergerak di sektor peer to peer lending atau pinjam meminjam tumbuh subur di Indonesia. Hal ini disebabkan akses keuangan masyarakat masih minim. Di mana, masih cukup banyak masyarakat yang belum tersentuh layanan keuangan formal atau istilahnya bankable.

“Sehingga banyak sekali masyarakat yang membutuhkan uang tapi tidak terlayani dengan sektor-sektor yang formal. Oleh karena itu, para pelaku ini (memanfaatkannya) untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan membuat suatu fintech ilegal hanya dengan membuat aplikasi tanpa mendaftar di OJK,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, OJK sudah menjalin koordinasi dengan pihak Google untuk menahan penerbitan aplikasi fintech pada google play atau pun play store. “Kalau ada yang membuat aplikasi mengenai fintech tolong minta izin dulu dari OJK, ternyata emang dia open source. Jadi pada saat kriterianya tidak pada fintech bisa aja dia pilih training, edukasi, sosial sudah masuk dia. Hal ini memang yang perlu kita deteksi,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, sangat sulit sekali melakukan pencegahan dari sisi penerbitan atau pembuatan aplikasi. Sebab, dengan kemajuan teknologi banyak pihak yang dapat melakukan manipulasi saat registrasi. “Dari sisi orang membuat aplikasi itu akan sulit bagi kita mempengaruhi. Yang kita pengaruhi adalah demand masyarakat. Demand masyarakat kita edukasi agar mereka gunakan finetch yang legal, gitu aja,” ujarnya.

Di sisi lain, dia menyatakan otoritas dan pemerintah turut bertanggung jawab untuk meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat agar tidak jatuh korban dari pengguna fintech ilegal. “Perlu kita tingkatkan literasi penggunaan teknologi ini terutama fintech. Satu-satunya cara adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat untuk melakukan cara pinjam meminjam uang terhadap fintech yang legal,” ujarnya.

Dalam kesempatan serupa, Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kombes Pol Rickynaldo Chairul mengatakan saat ini pihaknya tengah memantau 36 fintech ilegal yang beroperasi di Indonesia. “Kemudian 36 fintech yang kita pantau itu belum ada masalahnya cuma kita melakukan pemantauan bahwa 36 fintech ini tersebar servernya di berbagai macam negara. Yang ada di Indonesia sekarang yang ada di aplikasi itu dan kita ambil sampel 36 itu ternyata ada servernya di beberapa negara dan hostingannya pun juga bukan hanya dari Indonesia aja. Hostingnya dari beberapa negara juga,” ujarnya.

Dengan server yang berlokasi di luar negeri tersebut disebutkan penanganan aduan fintech ilegal akan menjadi sulit. Sebab nantinya pihak kepolisian harus melakukan koordinasi dengan negara-negara dimana server tersebut berada. “Hambatannya kita akan banyak melakukan koordinasi di beberapa negara yang punya servernya,” ujarnya.

Sumber            : https://www.merdeka.com/uang/ojk-beberkan-penyebab-fintech-ilegal-tumbuh-subur-di-indonesia.html

By: Mardiana

Fintech Dan Disrupsi Tatanan Sosial

Dua hal yang paling dikhawatirkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan masifnya perkembangan teknologi keuangan saat ini: Ancaman gangguan stabilitas keuangan serta disrupsi tatanan sosial. Stabilitas keuangan yang dimaksud mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini adalah ketika pembiayaan dari fintech “dibiarkan” semakin menjamur, maka posisi pembiayaan yang muncul dari perbankan konvensional berpeluang terganggu.

Sementara, disrupsi yang terjadi akibat kehadiran teknologi keuangan ini belum tentu bisa diadaptasikan secara cepat oleh perbankan dan lembaga keuangan setara lainnya. Kelompok ini memerlukan waktu untuk mengubah sistem-sistem yang sudah mengakar sejak lama.

Namun, perbankan juga tidak bisa terlalu lambat. Pasalnya teknologi dapat digunakan untuk menjangkau populasi yang belum menggunakan jasa bank dapat mempercepat inklusi keuangan dan membuka kesempatan bisnis baru kepada bank. Menyambung kekhawatiran ini, Presiden Joko Widodo mengingatkan seluruh pemangku kepentingan untuk membuat regulasi yang hati-hati namun tetap berpihak pada konsumen.

Data DBS Group Research menunjukkan bahwa Bank di Indonesia telah mempersiapkan produk digital mulai dari yang mendasar seperti dari internet banking, artificial intelligence (AI) chatbot, hingga perdagangan keuangan blockchain. Akan tetapi, tidak semua Bank telah melakukan digitalisasi sampai ke intinya. Hal ini dapat menciptakan gangguan yang mengurangi kredibilitas dan menyia-nyiakan anggaran iklan.

“Kita tidak boleh terburu-buru meregulasi ini, tapi biarkan inovasi ini tumbuh terlebih dahulu. Kita harus menyikapi gelombang inovasi dengan aturan yang ringan dan safe harbor (melindungi privasi data),” kata Jokowi.

Berkaca pada pengaturan internet ramah yang dibuat Presiden Amerika Serikat (AS) Bill Clinton, Jokowi bermaksud memberikan kepercayaan diri kepada para inovator tanpa harus takut apabila eksperimennya gagal. Sehingga, inovasi yang tercipta bisa berkontribusi pada kesejahteraan serta menjadi landasan modern industri internet saat ini.

Terlepas dari keleluasaan yang saat ini diberikan pemerintah, perkembangan teknologi keuangan tetap harus dilindungi dengan payung hukum, agar kisah seperti misalnya penagihan berlebihan yang dilakukan oknum RupiahPlus tidak terulang lagi. Pun seperti halnya ketika layanan uang elektronik seperti GrabPay Credits milik Grab dan TokoCash milik Tokopedia dibekukan karena tak berizin.

Pendiri sekaligus CEO Bukalapak Achmad Zaky ikut berpesan, jika pemerintah hendak menyusun regulasi ada baiknya seimbang bagi perusahaan digital. “Jangan berat sebelah”, tukasnya.

Sumber            : https://beritagar.id/artikel/laporan-khas/teknologi-keuangan-ancaman-atau-peluang

By: Mardiana